27 Penghilangan Identitas Jawa: Kasus bahasa (Jawa) Cirebon

Makalah Komisi - C - (#27)

Penghilangan Identitas Jawa :
Kasus Bahasa (Jawa) Cirebon

M. Abdul Khak

Abstrak

Secara faktual, nama bahasa—setidaknya—ada empat jenis: bahasa pengakuan, bahasa linguistis, bahasa politis, dan kombinasi dari ketiganya. Bahasa Cirebon dan bahasa Using di Banyuwangi adalah contoh bahasa pengakuan. Bahasa Indonesia adalah contoh bahasa politis karena bahasa Melayu diangkat secara politis menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Cirebon juga merupakan bahasa politis karena telah ditetapkan dalam Perda Jabar No. 5 Tahun 2003 sebagai salah satu bahasa daerah di Jawa Barat.Secara linguistis, bahasa Cirebon merupakan bahasa Jawa. Hal itu sesuai dengan kajian dialektologis Balai Bahasa Bandung tahun 2002—2007. Tampak bahwa ada kontradiksi antara bahasa pengakuan-bahasa politis dan bahasa linguistis. Ada kesan memang ada usaha “penghilangan” identitas kejawaan dalam bahasa dan masyarakat Cirebon. Sebagai bandingan, bahasa Melayu Betawi tidak pernah diubah namanya dan menjadi salah satu bahasa daerah resmi Jawa Barat. Penghilangan identitas Jawa itu karena ada “dendam” lama Sunda terhadap Jawa, terutama yang berkaitan dengan Perang Bubad. Dendam sejarah ini juga terjadi pada masyarakat Using terhadap orang Mataram akibat Perang Puputan Bayu. Meskipun Using adalah keturunan Majapahit, mereka juga menghilangkan jejak kejawaannya sehingga menamakan diri suku Using dengan bahasanya Using Juga. Penghilangan identitas kejawaan pada masyarakat Cirebon dan masyarakat Using tentu berakibat pula pada penghilangan nilai-nilai dan kearifan yang ada dalam bahasa Jawa. Dengan demikian, orang Cirebon akan kehilangan banyak nilai-nilai kearifan Jawa yang menjadi sumber bagi pembentukan watak dan karakter yang positif. Dengan demikian, penghilangan identitas kejawaan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat Cirebon.

1. Pendahuluan

Bahasa dapat berkembang secara alamiah dan dapat pula berkembang dengan campur tangan manusia. Perkembangan bahasa yang alamiah terjadi, misalnya, pada bahasa Melayu. Bahasa Melayu menerima kosakata dari India, Arab, Belanda, Spanyol, Portugis, Inggris tanpa melalui sebuah aturan sehingga cara penyerepannya menjadi bermacam-macam. Sebaliknya, bahasa Indonesia sejak lahirnya sudah ada campur tangan manusia atau sudah melalui perencanaan sehingga perkembangannya relatif lebih terarah.
Secara teori, perencanaan bahasa terbagi atas empat jenis:

(i) perencanaan status,
(ii) perencanaan korpus,
(iii) perencanaan pemerolehan, dan
(iv) perencanaan prestise.

Sebagai contoh, perencanaan status bahasa Indonesia ditandai dengan pemberian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional melalui Sumpah Pemuda dan sebagai bahasa negara melalui Pasal 36 UUD 1945. Perencanaan korpus bahasa dilakukan melalui penyusunan tata bahasa, kamus, pedoman ejaan. Perencanaan pemerolehan dilakukan dengan usaha mengajarkan bahasa tersebut ke berbagai lapisan sehingga bahasa itu berkembang dan perencanaan prestise dilakukan dengan usaha menaikkan prestise bahasa tersebut, terutama di mata pemakainya.
Penetapan bahasa Jawa dialek Cirebon menjadi bahasa Cirebon oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Perda No. 5 Tahun 2003 menunjukkan bahwa status bahasa tersebut menjadi lebih tinggi. Hal itu disebabkan dengan status itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban memelihara dan melindungi bahasa Cirebon, dengan menyusun kamusnnya, tata bahasanya. Bahasa Cirebon juga harus menjadi bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah di Cirebon dan sekitarnya. Dengan demikian, bahasa Cirebon sudah melalui tiga tahapan perencanaan bahasa: perencanaan status, perencanaan korpus, dan perencanaan pemerolehan. Tinggal yang terakhir, bagiamana masyarakat Cirebon menghargai bahasanya? Bagaimana perencanaan prestisenya dirancang?

2. Sejarah Singkat Cirebon

Sejarah singkat Cirebon ini saya rangkum dari berbagai sumber, terutama dari tulisan-tulisan di blog dan laman. Saya awali dengan bukti manuskrip “Purwaka Caruban Nagari” yang lahir pada abad XIV menyebutkan bahwa di pantai Laut Jawa ada sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Pada waktu itu sudah banyak kapal asing yang datang berniaga dengan penduduk setempat. Pengurus pelabuhan adalah Ki Gedeng Alang-Alang, yang ditunjuk oleh penguasa Kerajaan Galuh (Padjadjaran). Di pelabuhan ini sudah terlihat aktifitas Islam yang semakin berkembang. Ki Gedeng Alang-Alang memindahkan tempat pemukiman ke tempat pemukiman baru di Lemahwungkuk, 5 km arah selatan mendekati kaki bukit menuju Kerajaan Galuh. Sebagai kepala permukiman baru diangkatlah Ki Gedeng Alang-Alang dengan gelar Kuwu Cirebon.
Pada perkembangan selanjutnya, Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan gelar Cakrabumi. Pangeran inilah yang mendirikan Kerajaan Cirebon. Cakrabumi memproklamasikan kemerdekaan Cirebon dan mendirikan kerajaan Cirebon dengan mamakai gelar Cakrabuana. Dengan keadaan ini, berdirilah kerajaan baru di Cirebon dan menandai diawalinya Kerajaan Islam Cirebon dengan pelabuhan Muara Jati yang aktivitasnya berkembang sampai kawasan Asia Tenggara. Dari sinilah awal nama Cirebon hingga menjadi kota besar. Pangeran Cakra Buana kemudian membangun Keraton Pakungwati sekitar Tahun 1430 M yang letaknya sekarang di dalam kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon.

3. Identitas Cirebon:

“IBARAT bulan tanpa awan. Semburat sinarnya yang begitu indah tidak lebih dari pantulan sinar matahari!” Demikian Nurdin M. Noor, budayawan Cirebon, mengandaikan kebudayaan daerah kelahirannya. Nurdin menyimpulkan bahwa sosok kebudayaan Cirebon yang berkembang hingga saat ini bukan merupakan cerminan “karya, karsa, dan rasa” manusia Cirebon itu sendiri, melainkan lebih merupakan hasil pembiasan dari kebudayaan etnis lain (Sunda, Jawa, Cina, Arab, India, dll.). Pendapat ini mendapat sokongan dari Ahmad Syubbanuddin Alwy, yang dengan tegas mengatakan bahwa budaya Cirebon tidak memiliki identitas yang jelas.
Pernyataan kedua orang putra Cirebon yang terbilang cukup kontroversial itu mengemuka dalam sebuah forum resmi, yakni pada saat keduanya didaulat menjadi narasumber (pembicara) dalam seminar sehari kebudayaan Cirebon. Perhelatannya itu sendiri digelar oleh Pusat Studi Kebudayaan UGM (28/1/03) di Wisma Kagama Yogyakarta.
Dalam perspektif kebudayaan, diakui atau tidak, Cirebon sesungguhnya merupakan sebuah fenomena menarik yang banyak menyedot perhatian berbagai kalangan. Cirebon ternyata tidak hanya diperbincangkan, tetapi juga memperbincangkan dirinya. Bagai sebuah misteri, pada saat-saat peristiwa budaya berlangsung, Cirebon menjadi pusat perhatian, dari yang hanya sekadar ingin tahu sampai yang melakukan berbagai penelitian. Hal itu secara eksplisit memberi petunjuk pada kita bahwa sosok daerah itu memiliki daya tarik tersendiri, terutama yang menunjuk pada relasinya dengan tipikal seni budayanya yang unik.
Terbentuknya keunikan budaya Cirebon yang menjadi ciri khas masyarakatnya
hingga dewasa ini lebih disebabkan oleh faktor geografis dan historis. Dalam konteks ini, sebagai daerah pesisir, Cirebon sejak sebelum dan sesudah masuknya pengaruh Islam merupakan pelabuhan yang penting di pesisir Utara Jawa. Oleh karena itu, dalam posisinya yang demikian itu, Cirebon menjadi sangat terbuka bagi interaksi budaya yang meluas dan mendalam. Cirebon menjadi daerah tempat bertemunya berbagai suku, agama, dan bahkan antarbangsa.
Menurut Pustaka Jawadwipa, pada tahun 1447 M, kaum pendatang yang kemudian menjadi penduduk Cirebon saat itu, berjumlah sekira 346 orang yang mencakup sembilan rumpun etnis, seperti Sunda, Jawa, Sumatera, Semenanjung, India, Parsi, Syam (Siria), Arab, dan Cina. Sebagai konsekuensi logis dari realitas masyarakat yang sedemikian plural, proses akulturasi budaya dan sinkrentisme menjadi sebuah keniscayaan yang tak terlekan.
Suatu hal yang menarik dalam konteks sosial masyarakat penghuni wilayah yang sebelumnya dikenal dukuh Kebon Pesisir itu, secara budaya kelompok-kelompok etnis tersebut di atas berbaur satu sama lain, saling melengkapi. Secara kasat mata, kita dapat melihat dan menyimak bagaimana pengaruh Hindu-Budha, Cina, Islam, dan Barat menyatu yang kemudian membentuk struktur peradaban yang khas. Bermula dari situ pulalah, konstruksi budaya Cirebon dibangun. Sentuhan-sentuhan genetika budaya primordial yang beragam, secara demografis memainkan peranan yang cukup signifikan dalam pembentukan karakteristik, dan sekaligus melahirkan budaya yang cenderung hibrid.
Demikianlah realitas budaya Cirebon. Identitas yang hibrid itu kemudian diwujudkan ke dalam berbagai bentuk budaya material, mulai dari kain (batik), seni boga, seni pertunjukan, hingga bangunan-bangunan ibadah. Namun, serapan-serapan budaya sering kali tidak hanya berbentuk seni, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari yang sifatnya sangat mendasar, seperti pada sistem kepercayaan masyarakatnya.
Secara simbolik hibriditas kebudayaan Cirebon tampak pada bentuk ornamen kereta Paksi Nagaliman. Kereta kebesaran kesultanan Cirebon di masa lampau itu berbentuk hewan bersayap, berkepala naga, dan berbelalai gajah. Hal tersebut menyiratkan makna yang sangat mendalam bahwa konstruksi kebudayaan Cirebon terbentuk dari tiga kekuatan besar, yakni kebudayaan Cina (naga), kebudayaan Hindu (gajah), dan kebudayaan Islam (liman).
Inilah realitas yang tak terbantahkan, Paksi Nagaliman adalah simbol identitas budaya caruban. Kata caruban itu sendiri yang mengandung makna campuran, kelak kemudian menjadi cikal bakal nama daerah yang didirikan oleh putra sulung Prabu Siliwangi, Walangsungsang. Dari kata caruban itu kemudian berubah ucapan menjadi Carbon, Cerbon, Crebon dan akhirnya Cirebon sampai sekarang.
Kecenderungan kultural yang hibrid itu, seperti telah disinggung di atas, tampak pada berbagai jenis kesenian tradisional. Sebut saja Topeng Cirebon misalnya, terutama dalam unsur-unsur visualnya adalah pengaruh budaya Cina. Memang, pengaruh budaya Cina begitu kuat mewarnai bentuk-bentuk kesenian milik masyarakat Cirebon. Simak saja batik Trusmi dan lukisan kaca, ornamentasi kedua bentuk karya seni rumpun seni rupa itu (mega mendung dan wadasan) hasil adopsi dari motif-motif lukisan Cina. Juga seni Berokan yang mirip dengan seni pertunjukan Barongsay.
Harus diakui pula, dalam sistem kepercayaan masyarakatnya sekalipun atas kehebatannya Sunan Gunung Jati yang telah menjadikan Islam sebagai basis religi, tetapi apabila kita cermati lebih seksama, reduksi arkais budaya asli dan Hindu bercampur menjadi bagian tradisi, adat kebiasaan wong Cerbon. Hal-hal semacam itu perwujudannya dapat kita lihat pada berbagai peristiwa keadatan, seperti dalam upacara adat Ngunjung, Nadran, Bancakan, Mapag Sri, Bubarikan, Mider tanah/Sedekah Bumi, dll. Tradisi yang sampai saat ini dipertahankan dan dijalani oleh pewarisnya di berbagai wilayah budaya Cirebon, secara sadar atau tidak mampu memunculkan pemandangan yang eksotik, di mana aura sinkretisme begitu kental tampak dalam prosesi ritual tersebut.
Fenomena lain yang turut mempertegas hibriditas budaya Cirebon adalah bahasa. Bahasa Cirebon merupakan campur aduk antara bahasa Jawa dan Sunda. Tentu saja hal ini terjadi lebih merupakan sebagai akibat logis dari posisi Cirebon yang secara geografis berada pada wilayah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dalam posisi yang demikian, tidak mengherankan apabila masyarakat dan kebudayaan Cirebon kemudian menempatkan diri dalam posisi ambivalen. Seperti diungkapkan oleh Ketua Pusat Studi Kebudayaan UGM, Dr. Faruk, di satu pihak Cirebon dapat disebut sebagai daerah yang paling rendah tingkat aksesnya ke dalam pusat kebudayaan dan kekuasaan di kedua wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Akan tetapi, di lain pihak, ia bisa pula dianggap sebagai suatu wilayah yang paling bebas dari kontrol kedua pusat di atas.
Dari kecenderungan yang disebut terakhir, masyarakat Cirebon relatif tidak memiliki beban kultural untuk menerima hal-hal baru, yang asing sekalipun. Lalu mereka adaptasi menurut kebutuhan mereka sendiri. Bahasa Cirebon tidak alergi terhadap ekspresi Sunda dan begitu sebaliknya. Jangan heran jika orang Cirebon dapat berkomunikasi dalam dua bahasa: Jawa dan Sunda.

Menurut Rosidi (2010), bahasa Cirebon (dan bahasa yang digunakan di wilayah Indramayu) termasuk bahasa Jawa, seperti bahasa yang digunakan oleh sebagian penduduk Banten. Kajian dialektologis yang dilakukan Balai Bahasa Bandung dari tahun 2002 hingga 2007 menunjukkan bahwa bahasa Cirebon (menurut Perda Jabar No. 5 Tahun 2003) merupakan salah satu dialek bahasa Jawa. Hal itu dapat dibuktikan setelah dibandingkan dengan bahasa Jawa di Yogyakarta dan di Jawa Timur yang menunjukkan angka di bawah 80%. Artinya, secara linguistik bahasa Cirebon masih merupakan bahasa Jawa.
Hilangnya “identitas Jawa” dalam bahasa Cirebon, menurut saya, disebabkan oleh dua hal yang berikut. Pertama, masyarakat Cirebon dengan kondisi yang termajinalkan (jauh dari pusat pemerintahan dua provinsi) itu ingin menunjukkan bahwa mereka mempunyai identitas. Dalam konteks ini tentu tidak berlaku ungkapan “bahasa menunjukkan bangsa”. Masyarakat Cirebon yang notabene masih menggunakan bahasa Jawa menanggalkan kejawaannya dan mengubah identitas bahasanya menjadi bahasa Cirebon. Hal itu menjadi mudah dipahami menyusul hal yang sama pernah diusahakan oleh masyarakat Indramayu (yang notabene juga berbahasa sama dengan Cirebon) untuk menamakan bahasanya menjadi bahasa Indramayu (bahasa Dermayon).
Kedua, penamaan bahasa Cirebon juga dilegitimasi melalui Perda Jabar No. 5 Tahun 2003, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa di Jawa Barat terdapat bahasa daerah, yang salah satunya adalah bahasa Cirebon. Keputusan politis itu, menurut saya, bisa jadi disebabkan oleh tiga hal berikut:

(i) politik akomodatif,

(ii) politik identitas, dan

(iii) faktor sejarah kelam.

Politik akomodatif yang saya maksud adalah bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakomodasi keinginan/pengakuan masyarakat Cirebon yang menamakan bahasanya bahasa Cirebon (bukan bahasa Jawa). Politik akomodatif ini perlu dilakukan mengingat Cirebon dan sekitarnya mempunyai keinginan kuat untuk menjadi provinsi tersendiri. Dengan demikian, eksistensi kecirebonan ini perlu dilegitimasi untuk mengurangi gejolak tadi.
Politik identitas yang saya maksudkan adalah bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memberi identitas yang berbeda untuk masyarakat Cirebon, identitas yang tercerabut dari unsur kejawaannya. Dengan demikian, secara politis menguntungkan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakannya.
Kemungkinan ketiga adalah adanya sejarah kelam antara Sunda dan Jawa. Hal itu berkaitan dengan trauma orang Sunda terhadap orang Jawa, berkaitan dengan peristiwa Perang Bubat. Diam-diam sampai sekarang masih banyak orang Sunda yang “dendam” dan belum dapat menerima kenyataan itu. Hal itu juga sedikit banyak berpengaruh terhadap kebijakan politis pemerintah daerah, meskipun harus diakui bahwa di kalangan akar rumput, masyarakat awam, orang Sunda tetap menganggap orang Jawa itu saudara tuanya. Banyak juga orang Sunda yang senang mendapatkan menantu orang Jawa (dengan beberapa kelebihannya).

3. Kajian Dialektologis Bahasa Jawa Cirebon

Menurut penelitian dialektologis yang dilakukan tim peneliti dari Balai Bahasa Bandung, bahasa Jawa di Jawa Barat terbagi atas tiga dialek, yaitu dialek [o], dialek Jawa Pantura, dan dialek Ciamis.
Dialek Jawa [o] adalah dialek yang melafalkan kata apa dengan lafal [OpO], seperti bahasa Jawa Solo/Jogja. Dialek Jawa [o] hanya ditemukan di daerah Plered, persis berbatasan dengan Jawa Tengah. Dialek Jawa Pantura, ditandai dengan lafal [a], meliputi: Cilamaya (Kerawang), Pamanukan (Subang), Jatibarang dan Gantar (Indramayu), Leuwimunding, Sumberjaya, dan Ligung (Majalengka), Sumber, dan Gegesik Cirebon). Dalam dialek Jawa Pantura ditemukan kata-kata arkais, seperti isun/ingsun, sira, manjing yang sudah dipakai lagi dalam bahasa Jawa Solo/Jogja. Dialek Jawa Pantura juga mempunyai kesamaan dengan bahasa Jawa di Kresek (Tangerang, Banten) dan Kramatwatu (Serang, Banten).
Banyaknya kosakata arkais atau berasal dari bahasa Jawa Kuna yang masih produktif pada bahasa Jawa dialek Cirebon menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada “pusat bahasa Jawa”, yakni Solo dan Jogja tidak sampai di Cirebon. Hal yang sama juga terjadi pada bahasa (Jawa dialek) Using yang juga masih menggunakan kosakata dari bahasa Jawa Kuna (Herusantosa, 1987 dalam Ali, 1991).
Dialek Jawa Ciamis meliputi: Lakbok, Purwaharja, Banjarsari, dan Pamarican (Ciamis). Dialek ini mirip dengan bahasa Jawa daerah Cilacap. Perbedaan tiga dialek itu dapat digambarkan dalam tabel berikut.

No.    GLOS    Dialek Jawa Pantura    Dialek Jawa [O]    Dialek Jawa Ciamis
1.    kamu    sira, sira?, kowe    sirO    konO, kOwe, sampeyan, jenengan     2.    mata    mata, mata?, mat?    socO, mripat    mata, mripat
3.    baca    maca, mac?, baca    wacO    maca
4.    buka    buka, muk?    bukO    bukak
5.    di sana    ni? kana, Ni? kan?    ni? kanO    na? kana, n?? kana, t?ng
       rika

Ketiga dialek bahasa Jawa yang ada di Jawa Barat itu dapat dirinci menjadi sub-subdialek. Dialek Jawa Pantura terdiri atas 12 dialek, dialek Ciamis terdiri atas 2 dialek, dan dialek [O] yang hanya mempunyai 1 subdialek.

4.    Simpulan

1. Masyarakat Cirebon adalah masyarakat yang terbentuk akibat
    berbaurnya berbagai etnis. Hal itu membentuk sebuah identitas baru,
    identitas hibrid, yang merupakan gabungan unsur-unsur dari
    berbagai etnis. Oleh karena itu, meskipun secara linguistis bahasa
    Jawa adalah bahasa mayoritas yang dipakai di wilayah Cirebon,
    bahasa itu tidak secara otomatis manandai identitasnya. Mareka
    perlu mengubah nama bahasa itu agar sesuai dengan identitas
    mereka, menjadi bahasa Cirebon. Hal seperti itu pernah pula
    dilakukan oleh bangsa Indonesia, yakni ketika bahasa Melayu diberi
    identitas baru menjadi bahasa Indonesia, sebuah keniscayaan dalam
    rangka membungkus identitas keindonesiaan kita. Usaha untuk
    memulai sejarah baru keindonesiaan, yang ternyata berhasil.

2. Dari uraian di atas dapat disimpulkan pula bahwa nama sebuah
    bahasa dapat berasal dari penuturnya (bahasa pengakuan), berasal
    dari penguasa (bahasa politis), dan realisasi bahasa itu sendiri
    (bahasa linguistis). Bahasa Jawa dialek Cirebon, secara linguistis
    masih merupakan bahasa Jawa, tetapi secara pengakuan dan secara
    politis menjadi bahasa sendiri, yakni bahasa Cirebon. Pada
    beberapa dekade ke depan kemungkinan bahasa Jawa dialek
    Cirebon ini akan menjadi bahasa sendiri mengingat menurut kajian
    dialektologis, perbedaan antara bahasa Jawa dialek Cirebon dengan
    bahasa Jawa Jogja atau Jatim menunjukkan adanya perbedaan yang
    cukup tinggi, yakni hingga 75%. Dalam beberapa dekade ke depan
    angka itu berpotensi menjadi 80% sehingga sah untuk dianggap
    sebagai bahasa tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

♦ Ali, Hasan. 1991. “Bahasa dan Sastra Using di Banyuwangi, sebuah
Laporan”. Makallah Kongres Bahasa Jawa, Semarang, 15—20 Juli
1991.

♦ Atmamihardja, R. Ma’mun.1958. Sadjarah Sunda. Bandung: Ganaco
N.V.

♦ Kartika et al. 2007. Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-
Bahasa di Wilayah Jawa Barat dan Banten. Bandung: Balai Bahasa
Bandung.

♦ Rosidi, Ajip. 2010. “Bahasa Cirebon dan Bahasa Indramayu” dalam
Pikiran Rakyat, 23 Oktober 2010.

♦ Yahya, Iip D. “Perang Bubat dan Prabu Siliwangi” dalam Sunda &
Sajabana.

Biodata penulis
Nama            : M. Abdul Khak
Tempat, tanggal lahir: Magelang, 27 Juli 1964
Pekerjaan        : Kepala Balai Bahasa Bandung
Alamat            : Jalan Sumbawa No. 11 Bandung
pos-el            : (******************)
HP            : (******************)